2 bulan lagi pilkada DKI akan dilaksanakan para kandidat pun telah selesai menjalani proses administrasi maupun tes kesehatan dan sudah ada yang curi start kampanye sebelum bell pertarungan pilkada ini dimulai, boleh dikatakan dua pasangan kandidat yang maju saat ini sama-sama telah melakukan curi Start kampanye Tapi sepertinya ngak ada yang protes tuh!, semuanya telah mulai menuai janji-janji akan memberikan karya yang terbaik untuk membangun ibukota tercinta ini. tapi ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum kita menentukan pilihan terhadap para kandidat di pilkada DKI esok, yaitu:
1. Track Record
kedua pasangan Kandidat yang ada baik Adang-Dhani maupun Foke-Prijanto adalah dua pasangan yang memiliki Track record yang hampir sama yaitu latar belakang TNI-Polri seperti Gubernur jakarta terdahulu mungkin hanya Dhani anwar yang berasal dari kader Partai PKS, seperti kita ketahui bersama karakter militer khususnya TNI-Polri akhir-akhir ini mendapat sorotan karena suka 'Ngoboi', dar-der-dor begitulah cerita yang sering kita dengar, kejadian di pasuruan, solok, maupun didaerah lainnya. bukan saya anti militer tetapi bagaimanapun budaya militeristik harus mulai pupus di negri kita supaya tidak terus menjadi korban tidak berdosa. selama ini jakarta memang sukses dipimpin oleh pemimpin yang berlatar belakang militer pertanyaannya apakah jakarta hari ini dan kedepan masih memerlukan pemimpin berkarakter Militeristik, jawabnya kita serahkan pada diri kita masing-masing karena punya asumsi yang berbeda tentang hal ini.
2. Program Perbaikan Ibukota
kita selama ini sering larut atau terlena dengan slogan para kandidat yang bungkusnya bagus tapi tanpa isi yang berarti atau pada akhirnya 'janji tinggallah janji', ini sudah budaya para calon pemimpin kita dinegri ini untuk mendapatkan suara dari konstituennya. kalau bisa kita mulai saat ini adalah membuat kontrak politik yang jelas antara konstituen dengan para kandidat yang maju, dimana kontrak politik itu berisikan program perbaikan ibukota baik masalah banjir, kemacetan, sarana transportasi, pegangguran, kemiskinan dll. dan kontrak itu mereka tandatangani dan sesudah mereka salah satu terpilih Masyarakat maupun DPRD Dki jakarta bersama-sama dapat mengevalusinya setiap tahun, sehingga tidak adalagi interpelasi yang dilakukan anggota DPRD tanpa alasan dan sebab musabab yang jelas serta tidak ada relevansinya dengan kontrak politik dengan para konstituen pemilihnya.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
Isu Korupsi dana DKP memang telah tenggelam karena Bargaining politik Amien dengan SBY, tapi ini harus menjadi pelajaran bagi para kandidat untuk mengevalusi kinerja Team sukses Pilkada ini untuk menerima dana kampanye Pilkada secara transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan konflik dibelakang harinya yang menimbulkan konflik politik yang tidak sehat dan menggangu jalannya stabilitas pemerintahan. Hikmah dana DKP ini harus lebih ditekankan bagaimana para kandidat ini menerima dana dan darimama sumbernya sehingga dari sana terlihat bahwasanya kandidat yang terpilih nantinya adalah benar-benar bersih dari dana Korupsi yang menjadi budaya ditengah para elit untuk mendapatkan 'Dana taktis' kampanye yang bersumber dari BUMN maupun BUMD atau Departemen maupun Dinas yang selama ini menjadi sapi perahan para elit untuk meraih kekuasaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar